Sabtu, 17 November 2012

Tulisan Softskill "Perilaku Konsumen" Artikel Politik Indonesia


Artikel Politik Indonesia

Negara Republik Indonesia merupakan sebuah negara hukum dengan bentuk pemerintahannya adalah republik. Kalau melihat perpolitikan di Indonesia dengan negara demokratis lainnya yang ada di dunia, terdapat perbedaan antara sistem politik yang ada di negara Indonesia dan negara lainnya yang ada didunia yang menggunakan sistem demokratis. Perbedaan tersebut adalah adanya MPR yang sudah menjadi ciri khas dari kearifan lokal di negara Indonesia, kemudian adanya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa dari hasil pemilihan umum, kemudian juga tenang bentuk dari negara kesatuan Republik Indonesia yang menerapkan pada prinsip-prinsip federalisme misalnya dengan adanya Dewan Perwakilan Daerah, serta adanya sistem multipartai berbatas yang mana untuk setiap partai yang akan mengikuti pemilihan umum diharuskan memenuhi ambang batas sebesar 2.5% agar bisa menempatkan anggotanya di DPR atau DPRD Kabupaten/Kota.

Imbauan yang di sampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono supaya para elite politik indonesia tidak membuat kegaduhan politik sehingga membuat masyarakat tenang dan menciptakan demokrasi yang baik selama 2012 dinilai naïf. Sebab, kegaduhan politik yang justru bersumber dari perilaku dan ketidakprofesionalan para pembantu Presiden Yudhoyono sendiri.

”Jadi, Presiden Yudhoyono seharusnya intropeksi,” kata anggota Komisi III DPR asal Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, Rabu (4/1/2012) pagi ini.

Menurut Bambang, para elite politik bersuara karena menyikapi kasus dugaan suap wisma atlet yang dinilai lamban hingga menghilangnya Muhammad Nazaruddin. Setelah masyarakat mengkritik, Presiden baru memerintahkan Polri untuk menangkap Nazaruddin.

”Lalu, kebijakan pembantu Presiden, Menteri Hukum dan HAM yang mengeluarkan kebijakan semula moratorium terhadap remisi narapidana kemudian berubah menjadi pengetatan remisi narapidana. Bagaimana mungkin peristiwa ini tidak menimbulkan kegaduhan di rakyat dan elite politik untuk berkomentar? Jadi, para elite dan rakyat berkomentar karena ada ganjalan dari penguasa sendiri,” ujar Bambang.

Pada pidato penutup tahun 2011 lalu, dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, Presiden Yudhoyono berpidato. ”Tahun depan akan mendekati pemilu, maka suhu politik makin hangat, saya mengajak para elite politik untuk menjaga stabilitas nasional dan jangan membuat kegaduhan sehingga masyarakat tidak tenang, demokrasi itu tidak harus gaduh,” ujarnya waktu itu.

Presiden Yudhoyono memprediksi, situasi politik tahun 2012 akan semakin memanas karena semakin mendekati pemilu legislatif dan pemilu presiden 2014. Partai politik dan calon presiden jagoannya akan semakin sibuk membuat strategi pemenangan pemilu. Namun, tambah Presiden, persaingan politik tidak harus dilakukan dengan cara-cara yang merugikan rakyat dan mengganggu stabilitas nasional.

”Saya melihat rakyat tidak mau ada kegaduhan politik yang berlebihan,” tambahnya. Bahkan, Presiden mengajak seluruh pembantunya dalam melaksanakan pemerintahan mewujudkan pembangunan negara dan melakukan kegiatan yang menyejahterakan rakyat.

”Saya mengajak membuat tahun depan sebagai tahun peningkatan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat kita,” lanjut Presiden ketika itu. (nasional.kompas.com)

Sumber Referensi :
http://ztz-rezeptor.blogspot.com/2012/07/contoh-artikel-politik-indonesia.html

Tidak ada komentar:

Posting Komentar